Anny Mulyani1, F. Agus1, dan David Allelorung2
1Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Jalan Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123
2Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Jalan Tentara Pelajar No. 1, Bogor 16111

ABSTRAK
Jarak pagar (Jatropha curcas L.) akhir-akhir ini menjadi komoditas primadona karena berpotensi sebagai penghasil bahan bakar nabati (BBN). Selain jarak pagar, BBN juga dapat diperoleh dari kelapa sawit, kelapa, biji kapas,
canola, dan rapeseed (untuk biodiesel), serta ubi kayu, tebu, dan sagu (untuk bioetanol). Jarak pagar sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tanaman obat dan penghasil minyak. Saat ini banyak masyarakat dan
investor yang tertarik untuk mengembangkan jarak pagar sehingga perlu diinformasikan wilayah-wilayah yang potensial baik ditinjau dari segi biofisik lahan, iklim maupun lingkungan. Untuk maksud tersebut telah disusun peta
kesesuaian lahan untuk jarak pagar pada skala eksplorasi (1:1.000.000) berdasarkan Peta Sumberdaya Lahan dan Arahan Tata Ruang Pertanian, serta Peta Sumberdaya Iklim skala 1:1.000.000. Hasil evaluasi kesesuaian lahan
menunjukkan bahwa lahan yang sesuai untuk jarak pagar seluas 49,50 juta ha. Lahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelas sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai marginal (S3) dengan luas berturut-turut 14,30 juta
ha, 5,50 juta ha, dan 29,70 juta ha. Untuk perencanaan pengembangan jarak pagar skala nasional, hasil evaluasi tersebut perlu ditumpangtepatkan (overlay) dengan data spasial penggunaan lahan terkini, karena sebagian besar
lahan yang sesuai tersebut sudah digunakan untuk komoditas lain atau untuk sektor nonpertanian.

Potensi pengembangan jarak pagar yang paling besar adalah pada lahan yang sementara tidak diusahakan (lahan terlantar) yang luasnya mencapai 12,40 juta ha serta padang rumput 3,10 juta ha. Sekitar 1 juta ha lahan alang-alang yang
tersebar di 13 provinsi telah diidentifikasi kesesuaiannya pada skala 1:50.000 untuk pengembangan pertanian.
Informasi sumber daya lahan hasil identifikasi tersebut dapat digunakan untuk mempercepat delineasi lahan untuk tanaman jarak pagar pada skala yang lebih detail.
Kata kunci: Jatropha curcas, sumber daya lahan, Indonesia

Indonesia dengan luas daratan sekitar 188,20 juta ha memiliki sumber daya
lahan (jenis tanah, bahan induk, fisiografi dan bentuk wilayah, ketinggian tempat dan
iklim) yang sangat bervariasi. Kawasan barat umumnya beriklim basah dan
sebaliknya kawasan timur beriklim lebih kering. Keragaman karakteristik sumber
daya lahan dan iklim ini merupakan potensi untuk memproduksi komoditas pertanian unggulan di masing-masing daerah sesuai
dengan kondisi agroekosistemnya. Data (informasi) sumber daya lahan
sangat diperlukan untuk memberikan gambaran potensi sumber daya lahan dan
kesesuaiannya untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian. Namun, data
berupa peta atau informasi sumber daya lahan dan iklim yang mencakup seluruh
kawasan Indonesia baru tersedia pada skala eksplorasi (1:1.000.000), yang
meliputi Atlas Sumberdaya Lahan (Tanah) Eksplorasi (Pusat Penelitian Tanah dan
Agroklimat 2000), Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian Nasional (Pusat Penelitian
dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat 2001), Atlas Arahan Pewilayahan
Komoditas Pertanian Unggulan Nasional (Pusat Penelitian dan Pengembangan
Tanah dan Agroklimat 2002), dan Atlas Sumberdaya Iklim Indonesia (Balai
Penelitian Agroklimat dan Hidrologi 2003).
Peta ini sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran secara umum tentang potensi sumber daya lahan di Indonesia serta untuk mendukung perencanaan dan
pembangunan pertanian secara nasional. Data yang lebih detail pada skala
tinjau (skala 1:250.000) baru mencakup 60% dari seluruh wilayah Indonesia.
Kawasan barat Indonesia (Sumatera dan Kalimantan) relatif lebih lengkap datanya
dibandingkan kawasan timur. Peta pada skala tinjau ini bermanfaat untuk perencanaan dan pengembangan pertanian pada tingkat provinsi. Peta yang lebih
detail yang bermanfaat untuk operasional di lapangan pada tingkat kabupaten atau
kecamatan adalah pada skala semidetail
atau tinjau mendalam (skala 1:50.000? 1:100.000). Data pada skala ini masih
sangat terbatas (baru mencakup 15% dari luas daratan Indonesia) dan untuk luasan
kecil dan terpencar-pencar.

Berdasarkan hasil evaluasi karakteristik sumber daya lahan dan iklim, dari
luas daratan Indonesia 188,20 juta ha, lahan yang sesuai untuk pengembangan
pertanian seluas 100,80 juta ha, baik untuk lahan basah (sawah, perikanan air payau
atau tambak) maupun lahan kering (tanaman pangan, tanaman tahunan/
perkebunan, dan padang penggembalaan ternak). Hasil evaluasi potensi sumber
daya lahan tersebut dituangkan dalam Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian
Nasional skala 1:1.000.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan
Agroklimat 2001).
Seiring dengan gencarnya pengembangan jarak pagar sebagai sumber bahan
bakar nabati (BBN), diperlukan informasi tentang kesesuaian lahan untuk tanaman
tersebut. Selain jarak pagar, tanaman yang berpotensi sebagai penghasil BBN adalah
kelapa sawit, kelapa, biji kapas, canola, dan rapeseed (untuk biodiesel), serta ubi kayu, tebu, dan sagu (untuk bioetanol).

Jarak pagar (Jatropha curcas L.) sudah lama dikenal masyarakat Indonesia
sebagai tanaman obat dan penghasil minyak. Minyak jarak pagar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar serta untuk
bahan pembuatan sabun dan kosmetik. Jarak pagar merupakan tanaman
yang tahan kekeringan, mampu tumbuh dengan cepat, serta dapat digunakan
sebagai sumber kayu bakar, mereklamasi lahan yang tererosi, dan sebagai pagar
hidup di pekarangan atau pembatas lahan (Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan 2006a).

Penanaman jarak pagar untuk bahan baku minyak sebaiknya
menggunakan bahan tanaman hasil pembibitan dari biji, karena tanaman dapat
hidup lebih lama dan produksinya lebih tinggi daripada tanaman asal setek. Untuk
tanaman pagar dan pencegah erosi dapat digunakan bahan tanaman yang ditanam
langsung dari biji maupun setek (Mahmud et al. 2006).
Saat ini telah terjadi demam bertanam jarak pagar di kalangan masyarakat
(termasuk swasta dan BUMN) maupun pemerintah tanpa disertai perencanaan
yang matang. Banyak yang beranggapan bahwa jarak pagar adalah tanaman “serba
super” yang dapat ditanam di mana saja tanpa pemeliharaan. Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika semua daerah memrogramkan pengembangan jarak pagar. Di
satu sisi hal ini dapat memacu produksi biji jarak pagar, tetapi di sisi lain dapat
menimbulkan kekecewaan karena produktivitas tanaman tidak sesuai dengan yang
diinginkan akibat kesalahan dalam pemilihan lokasi. Untuk diketahui, produktivitas
tanaman dipengaruhi oleh potensi genetik, kondisi lingkungan, dan teknologi
(manajemen) pengelolaan. Meskipun jarak pagar dikenal dapat tumbuh di daerah
beriklim kering dan lahan marginal, tanaman tetap membutuhkan air dan hara
yang cukup untuk dapat berproduksi secara optimal (David et al. 2006). Makalah
ini menyajikan dukungan data daninformasi tentang kesesuaian lahan untuk
pengembangan jarak pagar di Indonesia.
PENYEBARAN DAN SYARAT TUMBUH
Penyebaran
Jarak pagar diperkirakan berasal dari Amerika Tengah, khususnya Meksiko. Di
daerah tersebut, tanaman tumbuh secara alami di kawasan hutan pinggiran pantai.
Di Afrika dan Asia, jarak pagar hanya ditemukan sebagai tanaman pagar atau
pembatas lahan pertanian (Heyne 1950; Heller 1996 ).
Jarak pagar menyebar di Malaka setelah tahun 1700-an dan di Filipina
sebelum tahun 1750 (Heller 1996). Di Malaka, jarak pagar disebut sebagai Dutch
castor oil dan di Jawa sebagai Chinese castor oil. Di Afrika dan Asia, jarak pagar
disebut sebagai castor oil plant yang menunjukkan bahwa tanaman ini dibawa
dari daerah lain dan ditanam untuk diambil minyaknya. Selanjutnya jarak pagar
dikenal luas sebagai hedge castor oil plant yang menunjukkan bahwa tanaman
ini biasanya ditanam di pagar-pagar (Heyne 1950; Heller 1996; Fundora et al.
2004).
Penyebaran jarak pagar di Thailand terjadi lebih dari dua abad yang lalu oleh
saudagar-saudagar Portugis. Terdapat lima spesies jarak di Thailand, yaitu J.
curcas, J. gossypifolia, J. multifida, J. integrrima, dan J. podagrica. Menurut
catatan setempat, orang Portugis menggunakan biji jarak untuk membuat sabun cuci
dan lainnya (Sadakorn 1984).
Di Indonesia tidak ada catatan yang
pasti kapan jarak pagar masuk ke wilayah
Nusantara, tetapi diperkirakan bersamaan
dengan di Malaysia. Jarak pagar dapat
ditemukan di berbagai tempat, namun
umumnya tumbuh di pagar-pagar atau tepi
jalan di pedesaan (Heyne 1950). Jarak pagar
dikenal dengan berbagai nama daerah,
antara lain nawaih nawas di Aceh, jarak
wolanda di Manado, jirak di Minangkabau,
jarak kosta di Jawa Barat, jarak budeg, jarak
gundul, jarak iri, jarak pager, jarak cina,
kaleke di Madura, jarak pageh di Bali,
tangang-tangan kali kanjoh di Makassar,
malate (hoti) di Seram Timur, bolacai di
Halmahera Utara, dan balacai hisa di
Tidore (Heyne 1950).
Syarat Tumbuh
Jarak pagar tersebar luas di daerah tropis
dan subtropis. Kisaran curah hujan daerah
penyebarannya bervariasi yaitu 200?2.000
mm/tahun (Heller 1996), 480?2.380 mm/
tahun (Jones dan Miller 1992), tetapi
tanaman tumbuh baik pada curah hujan
900?1.200 mm/tahun (Becker dan Makkar
1999). Di Indonesia, jarak pagar dapat
dijumpai di beberapa daerah dengan curah
hujan lebih dari 3.000 mm/tahun, seperti
di Bogor, Sumatera Barat, dan Minahasa.

Ketinggian tempat berkisar 0?1.700 m dpl,
dengan suhu 11?38°C. Jarak pagar tidak
tahan cuaca yang sangat dingin (frost) dan
tidak sensitif terhadap panjang hari (daylength)
karena tanaman berasal dari
daerah tropis (Heller 1996).
Menurut Henning (2004), jarak pagar
membutuhkan curah hujan minimal 600
mm/tahun. Jika curah hujan kurang dari
600 mm/tahun maka tanaman tidak dapat
tumbuh, kecuali dalam kondisi tertentu
seperti di Kepulauan Cape Verde dengan
curah hujan hanya 250 mm/tahun tetapi
kelembapan udaranya sangat tinggi. Di
daerah-daerah dengan kelengasan tanah
bukan menjadi faktor pembatas (misalnya
irigasi atau curah hujan cukup merata),
jarak pagar dapat berproduksi sepanjang
tahun, tetapi tidak dapat bertahan dalam
kondisi tanah jenuh air. Iklim yang kering
akan meningkatkan kadar minyak biji,
tetapi kekeringan yang berkepanjangan
menyebabkan tanaman menggugurkan
daun sehingga pertumbuhan tanaman
terhambat (Jones dan Miller 1992).
Sebaliknya, pada daerah dengan curah
hujan tinggi seperti di Bogor, tanaman
memiliki pertumbuhan vegetatif yang lebat
tetapi pembentukan bunga dan buah
kurang. Arivin et al. (2006) melaporkan
bahwa di Desa Cikeusik Malingping,
Banten, dengan curah hujan 2.500?3.000
mm/tahun, tanaman jarak pagar dapat
berbunga dan berbuah, tetapi hal ini masih
perlu diteliti apakah pembungaan tersebut
berlangsung sepanjang tahun. Walaupun
curah hujan daerah ini cukup tinggi, yang
memungkinkan radiasi rendah, pembuahan
cukup baik. Hal ini diduga merupakan
hasil interaksi antara potensi genetik dan
lingkungan seperti suhu yang selalu
panas (±27°C) karena letaknya di tepi
pantai, serta tekstur tanahnya berpasir
yang menjamin drainase dan aerasi yang
baik. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan (2006b) mengemukakan
bahwa tipe iklim sangat berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan produksi jarak
pagar. Jarak pagar tumbuh baik di lahan
kering dataran rendah beriklim kering
dengan ketinggian tempat < 500 m dpl,
curah hujan 300?1.000 mm/tahun, serta
suhu > 20°C.
Jarak pagar dapat tumbuh pada
semua jenis tanah, tetapi pertumbuhan
yang baik dijumpai pada tanah-tanah
ringan atau lahan dengan drainase dan
aerasi yang baik (terbaik mengandung
pasir 60?90%). Tanaman jarak pagar dapat
beradaptasi di lahan marginal dan dapat
tumbuh pada tanah berbatu, berpasir,
berliat, dan pada lahan yang tererosi (Mal
dan Joshi 1991). Tanaman ini dapat pula
dijumpai di wilayah perbukitan atau
sepanjang saluran air dan batas kebun
(Heller 1996; Arivin et al. 2006). Menurut
Okabe dan Somabhi (1989), jarak pagar
yang ditanam pada tanah bertekstur
lempung berpasir menghasilkan biji lebih
tinggi daripada di tanah bertekstur lainnya.
Selanjutnya Jones dan Miller (1992)
mengemukakan bahwa meskipun jarak
pagar dapat tumbuh dengan baik di tanah
yang dangkal dan umumnya ditemukan
tumbuh di tanah berkerikil, berpasir, dan
berliat, pada tanah yang tererosi berat
pertumbuhannya kerdil. Di daerah yang
sangat kering, umumnya tinggi tanaman
hanya 2?3 m.
Jarak pagar dapat tumbuh pada tanah
yang ketersediaan air dan unsur-unsur
haranya terbatas atau lahan marginal,
tetapi lahan yang berdrainase baik merupakan
tempat yang sesuai bagi tanaman
ini untuk tumbuh dan berproduksi secara
optimal. Bila perakarannya sudah berkembang,
jarak pagar toleran terhadap kondisi
tanah masam atau alkalin (terbaik pada pH
tanah 5,50?6,50) (Heller 1996; Arivin et al.
2006). Jones dan Miller (1992) menyatakan
untuk mendapatkan produksi yang tinggi
pada tanah miskin hara dan alkalin,
tanaman perlu dipupuk dengan pupuk
anorganik maupun organik, yang mengandung
sedikit kalsium, magnesium,
dan sulfur. Pada daerah-daerah dengan
kandungan fosfat rendah, penggunaan
mikoriza dapat membantu pertumbuhan
tanaman jarak.
EVALUASI KESESUAIAN
LAHAN
Kriteria Kesesuaian Lahan
Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan
suatu bidang lahan untuk penggunaan
tertentu. Kesesuaian lahan dapat
dinilai untuk kondisi saat ini (present) atau
setelah diadakan perbaikan (improvement).
Secara spesifik, kesesuaian lahan
untuk suatu komoditas dinilai berdasarkan
sifat-sifat fisik lingkungan seperti tingkat
kesuburan tanah, iklim, topografi (kelas
lereng), hidrologi, dan drainase (Balai
Penelitian Tanah 2003).
Kriteria kesesuaian lahan untuk jarak
pagar disusun berdasarkan ketersediaan
data sumber daya lahan (tanah dan iklim),
yaitu: 1) data (peta) sumber daya lahan
(tanah) eksplorasi pada skala eksplorasi
(skala 1:1.000.000) yang mencakup seluruh
wilayah Indonesia (Pusat Penelitian
Tanah dan Agroklimat 2000), 2) Peta
Arahan Tata Ruang Pertanian Nasional
skala 1:1.000.000 (Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat
2001), dan 3) Peta Sumberdaya Iklim
Pertanian Indonesia skala 1:1.000.000
(Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi
2003). Selain itu, evaluasi juga mengacu
data syarat tumbuh tanaman jarak pagar
yang dihimpun dari berbagai sumber
(Heyne 1950; Jones dan Miller 1992; Heller
1996; Henning 2004; Arivin et al. 2006).
Kelas kesesuaian lahan digolongkan
menjadi empat, yaitu sangat sesuai (S1),
cukup sesuai (S2), kurang sesuai atau
sesuai marginal (S3), dan tidak sesuai (N).
S1 terdapat pada lahan dengan ketinggian
tempat < 400 m dpl, curah hujan tahunan
1.000?2.000 mm dengan bulan kering 4?5
bulan (tipe iklim II-B dan II-C) atau curah
hujan tahunan 2.000?3.000 mm dengan
bulan kering 5?6 bulan (tipe iklim III-A).
S2 terdapat pada lahan dengan ketinggian
tempat < 400 m dpl, curah hujan tahunan
1.000?2.000 mm dengan bulan kering 6?8
bulan (tipe iklim II-A) atau curah hujan
tahunan 2.000?3.000 mm dengan tipe iklim
III-B. Lahan yang termasuk kelas S3
terdapat pada ketinggian tempat < 700 m
dpl, curah hujan tahunan < 1.000 mm
dengan bulan kering > 8 bulan (tipe iklim
I-A, I-B, dan I-C), atau curah hujan tahunan
2.000?3.000 mm dengan bulan kering 3?4
bulan (tipe iklim III-C), atau curah hujan
tahunan 3.000?4.000 mm dengan bulan
kering 3 bulan (tipe iklim IV-C). Daerah yang
tidak sesuai (N) terletak pada ketinggian
tempat > 700 m dpl, curah hujan tahunan
3.000?4.000 mm dengan bulan kering 0?2
bulan (tipe iklim IV-A, IV-B, dan IV-D), atau
curah hujan tahunan > 4.000 mm dengan
tipe iklim V-A, B, C, D; VI-A, B, C, D). Kriteria
selengkapnya disajikan pada Tabel 1.
Meskipun demikian, tingkat akurasi
peta ini masih rendah karena data yang
tersedia masih sangat kasar. Sebagai
gambaran tingkat akurasi peta, ketinggian
tempat yang digunakan dalam peta sumber
daya lahan terdiri atas dua kategori yaitu
< 700 dan > 700 m dpl dan selang kategori
curah hujan tahunan dalam peta sumber
daya iklim 1.000 mm/tahun.

Tahapan Penilaian
Tahap pertama penilaian kesesuaian lahan
adalah melakukan pemilahan lahan dari
data spasial arahan tata ruang pertanian.
Lahan yang tidak sesuai dan tidak mungkin
dapat dikembangkan tidak diperhitungkan,
yang meliputi 1) lahan yang
berada di dataran tinggi (> 700 m dpl), 2)
lahan sawah, rawa (gambut), tambak
(perikanan air payau), danau dan kolam,
3) kawasan hutan lindung, 4) kawasan
perkebunan besar (kelapa sawit, karet, jati),
dan 5) kawasan konservasi, yaitu lahan
yang tidak sesuai dari segi biofisik dan
lingkungan untuk pengembangan pertanian.
Dari data spasial sumber daya iklim
dipilah kawasan-kawasan yang mempunyai
tipe iklim IV-A, IV-B, IV-D, serta
semua tipe V dan VI karena mempunyai
curah hujan tinggi dan tidak sesuai untuk
pengembangan jarak pagar.
Dari pemilahan tahap pertama tersebut,
terpilih lahan yang sesuai untuk
jarak pagar yaitu semua lahan kering yang
berada di dataran rendah (< 700 m dpl),
bentuk wilayah datar sampai berbukit
dengan lereng < 30%. Dalam arahan tata
ruang pertanian, lahan tersebut mempunyai
simbol 1B2 (lahan kering beriklim
basah untuk tanaman semusim), 1B3
(lahan kering beriklim basah untuk
tanaman tahunan), 1K2 (lahan kering
beriklim kering untuk tanaman semusim),
1K3 (lahan kering beriklim kering untuk
tanaman tahunan), dan 1K4 (lahan untuk
penggembalaan ternak).
Pengelompokan tipe iklim didasarkan
pada kriteria jumlah curah hujan serta
jumlah bulan kering dan bulan basah
yang tersedia dalam atlas sumber daya
iklim pertanian Indonesia. Kriteria tipe iklim
yang digunakan disajikan dalam Tabel 1,
yaitu S1 (II-B, II-C, III-A), S2 (II- A, III-B),
S3 (I-A, I- B, I- C, III- C, IV-C), dan N (IV-A,
IV-B, IV-D, serta semua tipe V dan VI).
Tahapan selanjutnya adalah tumpang
tepat (overlay) antara lahan yang
terpilih berdasarkan data spasial arahan
tata ruang 1B2, 1B3, 1K2, 1K3, dan 1K4
dengan data spasial tipe iklim sesuai
dengan kriteria kelas kesesuaiannya. Dari
tumpang tepat ini diperoleh lahan yang
sesuai dari aspek iklim dan lahan untuk
pengembangan jarak pagar. Seluruh
proses ini menggunakan data spasial
atau peta digital (GIS).
Untuk melihat kaitan antara hasil
evaluasi kesesuaian lahan dan ketersediaan
lahan untuk pengembangannya,
dilakukan pembandingan dengan penggunaan
lahan saat ini (existing land use).
Namun, data penggunaan lahan secara
spasial tidak tersedia dan yang tersedia
hanya data dari BPS (Badan Pusat Statistik
2004).
HASIL EVALUASI
KESESUAIAN LAHAN
Berdasarkan hasil evaluasi data spasial
arahan tata ruang pertanian dan sumber
daya iklim, sesuai kriteria yang tercantum
dalam Tabel 1, diperoleh data luas dan
penyebaran lahan yang sesuai untuk
masing-masing kelas kesesuaian lahan,

yaitu sangat sesuai (S1), cukup sesuai
(S2), dan sesuai marginal (S3) di setiap
provinsi (Tabel 2). Lahan yang sesuai
untuk pengembangan jarak pagar seluas
49,53 juta ha, yang terdiri atas kelas sangat
sesuai 14,28 juta ha, cukup sesuai 5,53 juta
ha, dan sesuai marginal 29,72 juta ha. Data
ini masih sangat kasar karena data sumber
daya lahan dan iklim yang digunakan
adalah skala eksplorasi (skala peta
1:1.000.000). Namun demikian, data ini
sangat bermanfaat untuk perencanaan
secara nasional untuk menentukan arah
pengembangan jarak pagar.
Kelas lahan sangat sesuai (S1) terluas
terdapat di Kalimantan yaitu 4,72 juta ha,
(terluas di Kalimantan Timur), disusul
Papua dan Maluku 2,56 juta ha (terluas di
Papua dan Maluku Utara), dan Sulawesi
(terluas di Sulawesi Tenggara). Untuk
kelas cukup sesuai (S2), penyebaran
terluas terdapat di Kalimantan yaitu 1,71
juta ha (terluas di Kalimantan Barat) dan
di Nusa Tenggara 1,26 juta ha (terluas di
Nusa Tenggara Timur). Kelas sesuai
marginal (S3) mempunyai penyebaran
terluas di Sumatera yaitu 11,09 juta ha
(terluas di Sumatera Selatan, Riau, dan
Sumatera Utara), dan Kalimantan 11,03 juta
ha (terluas di Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, dan Kalimantan Timur).
Meskipun lahan yang sesuai sangat
luas (49,53 juta ha), kenyataannya terdapat
kelemahan dalam penilaian ini. Lahan yang
dinilai adalah seluruh lahan yang berada
pada ketinggian < 700 m, padahal untuk
kelas Sl dan S2, data ketinggian yang
dikehendaki adalah < 400 m dpl. Oleh
karena itu, lahan yang termasuk kelas S1
dan S2 kemungkinan ada yang terdapat
pada ketinggian 400?700 m dpl yang
seharusnya masuk pada kelas S3,
sehingga luas lahan yang termasuk kelas
S3 akan lebih besar dari 29,70 juta ha.
Hasil evaluasi kesesuaian lahan juga
baru mempertimbangkan kondisi biofisik
lahan, iklim, dan lingkungannya sehingga
sangat luas penyebarannya. Apabila ingin
diketahui luas lahan yang tersedia untuk
pengembangan jarak pagar di luar lahan
kering yang telah dimanfaatkan untuk
penggunaan lain, baik di sektor pertanian
maupun nonpertanian, perlu dilakukan
penilaian khusus.
PENGGUNAAN LAHAN VS
KESESUAIAN LAHAN
Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan pertanian selama ini
mengacu kepada data penggunaan lahan
dari BPS (Badan Pusat Statistik 2004).
Penggunaan lahan dikelompokkan menjadi
delapan, yaitu sawah, pekarangan, ladang
(huma dan tegalan), padang penggembalaan
(rumput-rumputan), tambak dan
kolam, lahan yang sementara tidak diusahakan,
perkebunan, dan areal tanaman
kayu-kayuan. Luas dan penyebaran
penggunaan lahan tersebut disajikan pada
Tabel 3.
Berdasarkan data BPS pada Tabel 3,
lahan yang telah digunakan sebagai lahan
pertanian seluas 69,15 juta ha. Penggunaan
lahan untuk perkebunan adalah yang
terluas, sekitar 19,60 juta ha, terutama
untuk perkebunan kelapa sawit, karet, dan
kelapa (12,90 juta ha), sisanya untuk kopi,
kakao, cengkih, lada, teh, kapas, tebu, dan
tembakau. Lahan yang sementara tidak
diusahakan (lahan terlantar) dan tegalan
(ladang) masing-masing seluas 12,40 juta
ha dan 10,60 juta ha. Lahan yang sementara
tidak diusahakan termasuk dalam
lahan pertanian, namun merupakan lahan
terlantar yang berupa semak belukar.
Demikian juga padang penggembalaan
yang luasnya mencapai 3,10 juta ha.
Untuk mengetahui lahan yang betulbetul
sudah digunakan dan kaitannya
untuk pengembangan jarak pagar, dapat
digunakan dua skenario. Skenario I
merupakan pengelompokan lahan yang
mencakup seluruh lahan kering yang telah
digunakan, yaitu lahan pekarangan,
ladang (huma dan tegalan), padang
penggembalaan, lahan yang sementara
tidak diusahakan, perkebunan, dan areal
kayu-kayuan. Secara ringkas, total luas
penggunaan lahan kering adalah total
penggunaan lahan (69,15 juta ha)
dikurangi lahan sawah, kolam, dan tambak

(8,46 juta ha) yang hasilnya seluas 60,69
juta ha (Tabel 3).
Skenario II mencakup lahan kering
yang betul-betul telah digunakan, yaitu
lahan pekarangan, ladang (huma dan
tegalan), perkebunan, dan kayu-kayuan.
Total penggunaan lahan kering skenario
II adalah total penggunaan lahan (69,15
juta ha) dikurangi sawah dan kolam (8,46
juta ha) dikurangi lahan yang sementara
tidak diusahakan (12,42 juta ha) dikurangi
padang penggembalaan (3,11 juta ha)
yang hasilnya seluas 45,16 juta ha.
Ketersediaan Lahan
Lahan kering yang sesuai untuk jarak
pagar cukup luas, sekitar 49,53 juta ha
(Tabel 2). Namun, luas lahan yang tersedia
untuk pengembangan jarak pagar belum
diketahui secara pasti. Untuk mendapatkan
data ini, dapat dilakukan tumpang
tepat antara data spasial kesesuaian lahan
dengan data spasial penggunaan lahan,
sehingga diperoleh data luas dan penyebaran
lahan yang sesuai dan belum
dimanfaatkan untuk penggunaan lain.
Namun, data spasial penggunaan lahan
yang mencakup seluruh kawasan Indonesia
saat ini belum tersedia, terutama
untuk tegalan, pekarangan, dan kebun
campuran yang biasanya tidak tergambar
dalam peta penggunaan lahan.
Untuk memprediksi lahan yang
mungkin masih tersedia dan dapat digunakan
untuk pengembangan jarak pagar
dalam skala besar (perkebunan), digunakan
pendekatan dengan mengurangi
lahan yang sesuai dengan lahan yang telah
digunakan dari data BPS (skenario I dan II
pada Tabel 4). Berdasarkan skenario I,
lahan yang sesuai untuk jarak pagar pada
umumnya telah dimanfaatkan untuk
penggunaan lain, yang ditandai dengan
angka minus pada Tabel 4. Di seluruh
Indonesia, lahan yang tersedia adalah
minus 11,14 juta ha, kecuali di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (76.776 ha)
dan NTB (10.059 ha) yang masih tersedia
lahan untuk pengembangan jarak pagar.
Di Maluku, Maluku Utara, dan Papua, data
penggunaan lahan tidak tersedia sehingga
lahan yang tersedia untuk pengembangan
masih cukup luas yaitu 5,14 juta ha di
Papua, 1,53 juta ha di Maluku Utara, dan
1,25 juta ha di Maluku.
Apabila menggunakan skenario II
maka masih tersedia lahan yang dapat
digunakan untuk pengembangan jarak
pagar seluas 4,39 juta ha, yaitu pada lahan
yang sementara diterlantarkan dan padang
penggembalaan. Lahan tersebut terdapat
di Sumatera Selatan, Bangka Belitung,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Kalimantan, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Papua, Maluku, dan Maluku
Utara.
Berdasarkan kedua skenario tersebut,
dapat disimpulkan bahwa pengembangan
jarak pagar dalam skala luas atau perkebunan
besar akan mengalami hambatan
dalam penyediaan lahan. Lahan yang
mungkin dapat dimanfaatkan adalah lahan
terlantar karena masih cukup luas. Lahan
ini pun, apabila status lahannya bukan
lahan negara, akan sulit dideteksi.
Alternatif Pengembangan
Pada tahap awal, pengembangan jarak
pagar diarahkan ke provinsi yang kondisi
lahan dan iklimnya sesuai untuk jarak
pagar, yaitu pada wilayah dengan kelas
kesesuaian lahan sangat sesuai (S1).
Lahan tersebut tersebar di Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku
Utara, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa
Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur,
dan Sumatera Selatan (Tabel 2). Namun,
dengan kondisi lahan yang terbatas
seperti tersebut di atas, akan sulit apabila
pengembangan jarak pagar secara besarbesaran
dilakukan di lahan kering bukaan
baru (ekstensifikasi), kecuali pada lahan
terlantar atau lahan kawasan hutan
konversi (lahan negara). Apabila lahan
tersebut tidak tersedia, salah satu alternatif
pengembangannya adalah secara diversifikasi
dengan tanaman lain, baik dengan
sistem tumpang sari, tanaman sela, tanaman
pagar, atau rotasi.
Lahan pekarangan di Indonesia yang
luasnya 5,55 juta ha dapat pula dimanfaatkan
untuk jarak pagar yang ditanam
sebagai tanaman pagar atau tumpang sari.
Demikian pula lahan tegalan (ladang dan
huma) yang luasnya sekitar 10,59 juta ha;

apabila 5% dari tegalan ini dapat ditanami
jarak pagar sebagai tanaman pagar atau
pembatas kepemilikan lahan, atau tanaman
rotasi (0,50 juta ha), maka akan dihasilkan
biji jarak pagar sekitar 2,50 juta ton (asumsi
hasil panen 2 kg/pohon, populasi 2.500
pohon/ha) (Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan 2006b). Lahan yang
juga potensial adalah lahan terlantar dan
semak belukar, termasuk lahan alangalang
yang luasnya sekitar 12,42 juta ha.
Berdasarkan ulasan di atas, potensi
sumber daya lahan Indonesia sangat besar
dan berpeluang untuk pengembangan
jarak pagar. Meskipun demikian, permasalahan
masih dijumpai baik secara teknis
(budi daya, penyediaan benih, kualitas
buah, kadar minyak, dan lain-lain) maupun
sosial (status lahan, kemampuan masyarakat
tani, pascapanen, dan pemasaran).
Masalah penyediaan benih dapat diatasi
dalam 4?5 tahun ke depan dengan tersedianya
varietas unggul dan benih
sumber dari Badan Litbang Pertanian yaitu
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan. Unit kerja tersebut akan
menghasilkan tiga populasi komposit jarak
pagar, yang dinamakan IP-1A, IP-1M, dan
IP-1P yang berasal dari Asembagus,
Muktihardjo, dan Pakuwon. Benih dalam
bentuk biji sebanyak 6?7 ton tersedia pada
September?Desember 2006 sehingga
dapat mencukupi kebutuhan penanaman
komersial seluas 5.000?6.000 ha pada
tahun 2006?2007, dan akan menghasilkan
minyak pada tahun 2008?2009 (Hasnam
dan Hartati 2006).
Pengembangan jarak pagar secara
besar-besaran (perkebunan) dapat diarahkan
ke lahan terlantar dan belum dimanfaatkan
secara optimal, seperti lahan alangalang
dan semak belukar. Di antara lahan
terlantar tersebut, 1,08 juta ha sudah diidentifikasi
kesesuaiannya untuk pengembangan
lahan pertanian (Mulyani et al.
2000) (Tabel 5).
Penyebaran dan luas lahan alangalang
di masing-masing provinsi disajikan
pada peta skala 1:50.000, yang dapat
digunakan untuk operasional di lapangan.
Lahan alang-alang tersebut berada pada
ketinggian < 400 m dpl, dengan bentuk
wilayah datar-bergelombang (lereng <
15%). Lahan alang-alang yang dapat
dimanfaatkan untuk pengembangan jarak
pagar mempunyai curah hujan < 3.000 mm/
tahun, sehingga sesuai dengan persyaratan
tumbuh jarak pagar. Tabel 5 menunjukkan
hampir seluruh areal yang diidentifikasi
sesuai untuk jarak pagar.
Sebagian lahan terlantar tersebut
terdapat pada kawasan transmigrasi dan
dimiliki oleh petani transmigran, seperti di
di Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan
Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), serta
di Kabupaten Kendari, Buton, dan Kolaka
(Sulawesi Tenggara) (Tabel 5). Namun,
lahan terlantar tersebut diidentifikasi pada
tahun 1998/1999, sehingga saat ini
mungkin sudah dibuka dan dimanfaatkan
untuk penggunaan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil evaluasi kesesuaian lahan berdasarkan
data pada peta skala eksplorasi menunjukkan
bahwa lahan yang sesuai
untuk jarak pagar seluas 49,53 juta ha, yang
terdiri atas kelas sangat sesuai 14,28 juta
ha, cukup sesuai 5,53 juta ha, dan sesuai
marginal 29,72 juta ha. Namun, lahan yang
tersedia hanya sekitar 4,39 juta ha yang
tersebar di 12 provinsi.
Pengembangan jarak pagar dapat
diprioritaskan pada lahan yang sangat
sesuai dan cukup sesuai, yang tersebar
luas di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,
Papua, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Selatan, Maluku, dan Maluku
Utara. Karena pesatnya perubahan penggunaan
lahan saat ini, data spasial kesesuaian
lahan perlu ditumpangtepatkan
dengan data spasial penggunaan lahan
saat ini (paling tidak pada skala
1:1.000.000), sehingga dapat diketahui luas
lahan yang tersedia untuk pengembangan
jarak pagar (ekstensifikasi).
Alternatif lain untuk pengembangan
jarak pagar adalah melalui diversifikasi
dengan tanaman lain yang sudah ada
(existing land use), baik dengan tumpang
sari, sebagai tanaman sela, tanaman rotasi,
atau tanaman pagar. Jarak pagar umumnya
diusahakan sebagai tanaman pagar atau
pembatas kepemilikan kebun atau tegalan.
Pengembangan jarak pagar dalam
skala luas (perkebunan besar) dapat
diarahkan pada lahan terlantar atau tidak
diusahakan (lahan alang-alang dan semak
belukar) seluas 12,40 juta ha. Di antara lahan
terlantar tersebut, sekitar 1 juta ha telah
diidentifikasi kesesuaiannya pada skala
1:50.000, yang memadai untuk operasional
di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Namun, status dan kepemilikan lahan
terlantar tersebut belum diketahui, kecuali
untuk beberapa lokasi transmigrasi di
Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara.
DAFTAR PUSTAKA
Arivin, A.R., D. Allorerung, Z. Mahmud, D.S.
Effendi, Sumanto, dan F. Isa. 2006. Karakteristik
fisik lingkungan daerah pertanaman
jarak pagar (Jatropha curcas L.) di Cikeusik,
Banten. Makalah disampaikan pada Lokakarya
II Status Teknologi Tanaman Jarak
Pagar. Hotel Pangrango, Bogor, 29 November
2006.
Badan Pusat Statistik. 2004. Indonesia dalam
Angka 2004. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
www.bps.go.id (6 Juni 2006).
Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi. 2003.
Atlas Sumberdaya Iklim Pertanian Indonesia
Skala 1:1.000.000. Balai Penelitian Agroklimat
dan Hidrologi, Bogor. 42 hlm.
Balai Penelitian Tanah. 2003. Petunjuk Teknis
Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian.
Balai Penelitian Tanah, Bogor. 154 hlm.
Becker, K. and H.P.S. Makkar. 1999. Jatropha
and Moringa: Source of renewable energy
for fuel, edible oil, animal feed and pharmaceutical
products, ideal trees for increasing

cash income. Presented at Daimler Chrysler/
The World Bank Environment Forum,
Magdeburg. 3 pp
David, A., Z. Mahmud, A.A. Rivaie, D.S. Effendi,
dan A. Mulyani. 2006. Peta kesesuaian lahan
dan iklim jarak pagar (Jatropha curcas L.).
Makalah disampaikan pada Lokakarya Status
Teknologi Budidaya Jarak Pagar (Jatropha
curcas L.). Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Jakarta, 11?12 April
2006. 14 hlm.
Fundora-Mayor, L. Castineiras, T. Shagarodsky,
V. Mareno, M. Garcia, C. Girandy, O. Barrios,
L. Fernandes, G.R. Cristobal, V. Fuentes, A.
Valiente, and T. Hernandez. 2004. Seed
Systems and Genetic Diversity in Home
Garden: a Cuban Approach. p 68?77. In
Proceeding of Seed Systems and Crop Genetic
Diversity on Farm. International Plant
Genetic Resources Institute, Rome, Italy.
Hasnam dan Rr. Sri Hartati. 2006. Penyediaan
benih unggul harapan jarak pagar (Jatropha
curcas L.). Makalah disampaikan pada
Lokakarya Status Teknologi Budidaya Jarak
Pagar (Jatropha curcas L.). Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian, Jakarta,
11?12 April 2006. 13 hlm.
Heller, J. 1996. Physic Nut (Jatropha curcas
L.). Promoting the conservation and use of
underutilised and neglected crops. 1. Institute
of Plant Genetics and Crop Plant Research.
Gatersleben/International Plant Genetic
Resources Institute, Rome. 66 pp.
Henning, R.K. 2004. The Jatropha System.
Economy and dissemination strategy.
International Conference of Renewable
Energy. Bonn, Germany, 1?4 June 2004.
Heyne, K. 1950. Tumbuhan Berguna Indonesia
II. Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta.
Jones, N. and J.M. Miller. 1992. Jatropha curcas.
A multipurpose species for problematic sites.
The World Bank. Asia Technical Department,
Agriculture Division. 11 pp.
Mahmud, Z., A.A. Rivaie, dan D. Allorerung.
2006. Kultur teknis jarak pagar. (Jatropha
curcas L.). Makalah pada Lokakarya Status
Teknologi Budidaya Jarak Pagar (Jatropha
curcas L.). Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Jakarta, 11?12 April
2006. 8 hlm.
Mal, B. and V. Joshi. 1991. Underutilized plant
resources. p 211?229. In R.S. Paronda and
R.K. Arora (Eds.). Plant Genetic Resources
- Conservation and Management. Malhotra
Publishing House, New Delhi, India.
Mulyani, A., Sukarman, dan D. Subardja. 2000.
Evaluasi ketersediaan lahan untuk perluasan
areal pertanian. Laporan Penelitian No. 15/
Puslittanak/2000. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat,
Bogor. 52 hlm.
Okabe, T. and M. Somabhi. 1989. Ecophysiological
studies on drought tolerant
crops suited to the Northeast Thailand.
Technical Paper No. 5. Agricultural Development
Research Center in Northeast
Thailand.
Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. 2000.
Atlas Sumberdaya Lahan Eksplorasi Indonesia
Skala 1:1.000.000. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat,
Bogor. 41 hlm.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan
Agroklimat. 2001. Atlas Arahan Tata Ruang
Pertanian Indonesia Skala 1:1.000.000.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah
dan Agroklimat, Bogor. 37 hlm.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan
Agroklimat. 2002. Arahan Pewilayahan
Komoditas Pertanian Unggulan Nasional
Skala 1:1.000.000. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat,
Bogor. 43 hlm.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
2006a. Petunjuk Teknis Budidaya Jarak
Pagar (Jatropha curcas L.) Edisi 2. Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perkebunan,
Bogor. 35 hlm.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
2006b. Panduan Umum Perbenihan Jarak
Pagar (Jatropha curcas L.) Edisi 2. Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perkebunan,
Bogor. 25 hlm.
Sadakorn, J. 1984. Physic nut (Jatropha curcas
Linn.), a potential source of fuel oil from
seeds for an alternative choice of energy.
Thai. Agric. Res. J. 2: 67?72.

dari : pustaka-deptan.go.id

Abdurachman Adimihardja
Balai Penelitian Tanah, Jalan Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123

ABSTRAK
Pengetahuan dan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap multifungsi pertanian masih rendah. Fungsi pertanian yang paling dikenal masyarakat adalah sebagai penghasil produk pertanian, seperti padi, palawija, dan hortikultura,
yang nilai ekonomisnya lebih rendah dari nilai kegunaan di luar pertanian, seperti untuk industri, pertambangan, perdagangan, dan permukiman. Hal tersebut, ditambah dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan
yang memerlukan pendapatan segera dan pemikiran tentang fungsi pertanian hanya dalam jangka pendek, menyebabkan konversi lahan diterima sebagai hal yang wajar, dan bukan sebagai masalah hilangnya multifungsi pertanian. Faktor lain yang mendorong percepatan proses konversi lahan pertanian adalah pembangunan
sektor lain yang membutuhkan lahan siap pakai terutama ditinjau dari karakteristik biofisik dan asesibilitas, yang umumnya terpenuhi oleh lahan pertanian beririgasi. Selain itu, kuantitas dan kualitas multifungsi pertanian menjadi berkurang dengan terjadinya degradasi lahan pertanian yang diakibatkan oleh banjir, longsor, erosi
tanah, dan sebagainya. Faktor-faktor pendorong hilangnya atau berkurangnya multifungsi pertanian tidak mungkin diubah hanya oleh masyarakat pengguna lahan pertanian, tetapi memerlukan fasilitas dan kebijakan pemerintah dengan strategi yang tepat dan tegas, namun harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Strategi utama untuk mempertahankan multifungsi pertanian di Indonesia adalah: 1) meningkatkan citra pertanian dan masyarakat tani, 2) mengubah kebijakan produk pertanian harga murah, 3) meningkatkan apresiasi terhadap multifungsi pertanian, 4) meningkatkan upaya konservasi lahan pertanian, dan 5) operasionalisasi penetapan lahan pertanian abadi sesuai Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Kata kunci: Multifungsi pertanian, degradasi lahan, konversi lahan, strategi

Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangat penting
dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia
bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk, serta penghasil
komoditas ekspor nonmigas untuk menarik devisa. Lebih dari itu, mata pencaharian
sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Namun
ironis sekali, penghargaan masyarakat umum terhadap pertanian relatif rendah
dibandingkan sektor lain, seperti industri, pertambangan, dan perdagangan. Hal ini
menyebabkan penghargaan terhadap lahan pertanian pun terlalu rendah, tidak
proporsional dengan tingkat manfaatnya.
Lahan pertanian yang merupakan faktor utama sistem produksi pertanian
belum terawat dan terjamin kelestariannya dengan baik. Apabila produksi pertanian
diharapkan mampu mengimbangi kebutuhan penduduk yang terus meningkat
maka seharusnya luas dan produktivitas lahan pertanian juga terus ditingkatkan.
Namun, kenyataan menunjukkan hal lain.
Lahan sawah yang diandalkan sebagai penghasil bahan pangan utama cenderung
menurun luas bakunya akibat konversi ke nonpertanian. Pertanian lahan
kering, walaupun konversinya tidak secepat lahan sawah, dalam beberapa
dasawarsa terakhir terus mengalami degradasi oleh proses erosi, longsor,
pencemaran, kebakaran, dan sebagainya.
Proses konversi lahan saat ini berlangsung cepat, seolah-olah tidak terkendali,
terutama terhadap lahan sawah irigasi di Pulau Jawa dan sekitar kota-kota
besar di luar Jawa. Pada tahun 1981?1999, di Indonesia terjadi konversi lahan sawah seluas 1,60 juta ha, dan sekitar 1 juta ha di antaranya terjadi di Jawa (Irawan et. al. 2001). Di samping itu, pertanian lahan kering mengalami degradasi yang menurunkan fungsi-fungsi pertanian di berbagai wilayah. Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan (1993) mencatat bahwa lahan pertanian yang
terdegradasi di Indonesia sudah menyebar luas, yaitu sekitar 18,30 juta ha atau
28,50% dari total lahan pertanian Indonesia yang luasnya sekitar 64,30 juta ha.
Lahan terdegradasi tersebut tersebar di seluruh provinsi dengan luasan bervariasi
dari 1.500 ha (Maluku) sampai 3,60 juta ha (Irian Jaya).
Tingkat konversi dan degradasi lahan pertanian di Indonesia mungkin
tidak akan setinggi seperti digambarkan di atas apabila disadari bahwa sistem
pertanian memiliki keunggulan berupa multifungsi yang sangat bermanfaat bagi
masyarakat luas. Multifungsi pertanian ini sangat penting, sehingga para peserta
seminar Multifungsi Pertanian dan Konservasi Sumberdaya Lahan (Agus et al.
2004) sepakat bahwa bagi Indonesia sebagai negara agraris, memperhitungkan
multifungsi pertanian di dalam pengambilan kebijakan pembangunan bukan
merupakan suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Dalam makalah ini dibahas
secara singkat beberapa strategi yang diperlukan untuk mempertahankan multifungsi pertanian di Indonesia.

MULTIFUNGSI PERTANIAN DI INDONESIA

Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang multifungsi pertanian masih
rendah, terbukti dengan hasil penelitian Irawan et al. (2004) di DAS Citarum (Jawa
Barat) dan DAS Kaligarang (Jawa Tengah). Masyarakat setempat baru mengenal 2?4 jenis fungsi pertanian, yaitu: 1) penghasil produk pertanian, 2) pemelihara pasokan air tanah, 3) pengendali banjir, dan 4) penyedia lapangan kerja. Padahal fungsi lahan pertanian bagi kemanusiaan jauh lebih banyak, seperti dikemukakan oleh Agus dan Husen (2005), yaitu: penghasil produk pertanian, berperan dalam mitigasi banjir, pengendali erosi tanah, pemelihara pasokan air tanah, penambat gas karbon atau gas rumah kaca, penyegar udara, pendaur ulang sampah organik, dan
pemelihara keanekaragaman hayati. Lebih jauh di Korea Selatan, Eom dan Kang
(2001) dalam Agus dan Husen (2005) mengidentifikasi 30 jenis fungsi pertanian
yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan perlu terus dilestarikan.
Pandangan masyarakat umum yang kurang benar terhadap pertanian seperti
tersebut di atas merupakan salah satu sebab rendahnya penghargaan terhadap
pertanian. Lebih jauh lagi, hal tersebut menyebabkan pandangan terhadap konversi
lahan pertanian pun kurang proporsional.
Mereka menganggap konversi lahan sebagai hal yang biasa, bukan sebagai
proses hilangnya multifungsi pertanian. Hal lain yang mendorong konversi lahan pertanian adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang memerlukan
pendapatan segera untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, serta pemikiran tentang fungsi lahan pertanian hanya dalam jangka pendek dan ruang
lingkup yang sempit. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mendorong percepatan proses konversi tersebut yaitu gencarnya pembangunan sektor nonpertanian dalam memperoleh lahan yang siap pakai, terutama ditinjau dari karakteristik biofisik dan asesibilitas. Kebutuhan tersebut pada umumnya dapat terpenuhi oleh lahan pertanian beririgasi.
Isu multifungsi pertanian sudah mulai banyak diperhatikan dan dibicarakan
di Indonesia, namun masih terbatas sebagai wacana di kalangan terbatas,
seperti para ilmuwan, peneliti, perguruan tinggi, dan pengamat pertanian. Tampaknya para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah belum banyak mempertimbangkan manfaat multifungsi tersebut dalam menetapkan kebijakan pembangunan pertanian. Demikian juga masyarakat umum masih kurang peduli terhadap kenyataan adanya multifungsi pertanian, yang seyogianya dijadikan
bahan pertimbangan dalam menilai lahan pertanian. Ke depan, masih perlu advokasi
lebih lanjut tentang pentingnya multifungsi tersebut dalam kehidupan, yang
tidak bijaksana apabila mengabaikannya.
Dari sudut penelitian, perlu diteliti berbagai jenis fungsi yang dimiliki
berbagai tipe pertanian seperti sawah irigasi dan tadah hujan, pertanian tanaman
pangan lahan kering, pertanian rawa, dan perkebunan.
DEGRADASI MULTIFUNGSI PERTANIAN

Multifungsi pertanian di Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi, sejalan
dengan menurunnya kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Proses degradasi
multifungsi lahan yang paling signifikan adalah konversi lahan pertanian, karena
proses ini menghilangkan semua fungsi pertanian bersamaan dengan beralihnya
fungsi lahan pertanian itu sendiri. Proses degradasi lain yang banyak terjadi adalah
erosi dan longsor, pencemaran, dan kebakaran hutan atau lahan.
Konversi Lahan Pertanian Proses konversi lahan saat ini berlangsung tidak terkendali, terutama terhadap lahan sawah irigasi di Jawa dan
sekitar kota-kota besar di luar Jawa.
Konversi lahan akan terus berlangsung
sebagai dampak berbagai pembangunan
yang memerlukan lahan seperti sektor
industri, transportasi, pendidikan, dan
permukiman. Winoto (2005) menyatakan
bahwa ancaman konversi lahan sawah ke
depan sangat besar, yang mengancam
sekitar 42,40% luas sawah beririgasi di
Indonesia, seperti tergambarkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pemerintah Kabupaten. Salah satu penyebabnya
adalah adanya kepentingan Pemerintah
Daerah untuk mengumpulkan dana
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD),
yang diupayakan antara lain dengan cara
meningkatkan nilai ekonomi lahan pertanian.
Perhitungan Pemda mungkin benar
apabila nilai lahan pertanian hanya diukur
dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yang diperoleh, sehingga konversi ke
penggunaan untuk industri atau permukiman
misalnya dianggap akan lebih
menguntungkan. Namun, akan lain kesimpulannya
bila nilai multifungsi pertanian
dipertimbangkan juga dan dihitung nilai
ekonomisnya.
Erosi Tanah dan Pencemaran
Kimiawi
Erosi tanah oleh air telah terjadi sejak lama
dan masih terus berlanjut sampai saat ini.
Beberapa data yang mendukung pernyataan
ini dapat dikemukakan, antara
lain: 1) sedimentasi di DAS Cilutung
(Jawa Barat) meningkat dari 0,90 mm/
tahun pada 1911/12 menjadi 1,90 mm/
tahun pada 1934/35, dan naik lagi menjadi
5 mm/tahun pada 1970-an (Soemarwoto
1974), 2) laju erosi di DAS Cimanuk (Jawa
Barat) mencapai 5,20 mm/tahun, mencakup
areal 332 ribu ha (Partosedono 1977), 3)
pada tanah Ultisols di Citayam (Jawa
Barat) yang berlereng 14% dan ditanami
tanaman pangan semusim, laju erosinya
mencapai 25 mm/tahun (Suwardjo 1981),
4) di Putat (Jawa Tengah) laju erosi
mencapai 15 mm/tahun, dan di Punung
(Jawa Timur) sekitar 14 mm/tahun;
keduanya pada tanah Alfisols berlereng
9?10% yang ditanami tanaman pangan
semusim (Abdurachman et al. 1985), dan
5) di Pekalongan, Lampung, laju erosi
tanah mencapai 3 mm/tahun pada tanah
Ultisols berlereng 3,50% yang ditanami
tanaman pangan semusim; dan pada
tanah Ultisols di Baturaja berlereng 14%,
laju erosinya mencapai 4,60 mm/tahun
(Abdurachman et al. 1985).
Secara teknis, proses erosi tanah
dapat dikendalikan karena sudah banyak
teknologi pengendalian erosi yang cukup
efektif, seperti teras bangku, gulud, strip
rumput, mulsa, dan pertanaman lorong
(Abdurachman et al. 2005). Namun,
adopsi teknologi konservasi tersebut
terkendala oleh berbagai permasalahan
sosial-ekonomi, terutama lemahnya
permodalan petani. Petani mendahulukan
kegiatan yang langsung memberikan
keuntungan seperti pemupukan dan
pemberantasan hama atau penyakit,
sedangkan penerapan teknologi pengendalian
erosi merupakan prioritas terakhir,
karena dianggap mahal dan tidak terasa
keuntungannya dalam jangka pendek.
Lahan pertanian di Indonesia juga
mengalami penurunan kualitas akibat
penggunaan bahan-bahan agrokimia,
seperti insektisida, pestisida, dan herbisida.
Penggunaan bahan kimia tersebut
meninggalkan residu dalam tanah serta
dalam bagian tanaman seperti buah, daun,
dan umbi. Data lapangan menunjukkan
adanya residu insektisida pada beras dan
tanah sawah di Jawa, berupa organofosfat,
organoklorin, dan karbamat (Ardiwinata
et al. 1999; Harsanti et al. 1999;
Jatmiko et al. 1999).
Kebakaran dan Longsor
Kebakaran hutan atau lahan terjadi setiap
tahun di Indonesia, terutama di Kalimantan,
Sumatera, Sulawesi, dan Papua.
Menurut Bappenas (1998), di Indonesia
sekitar 1,50 juta ha lahan gambut terbakar
selama musim kemarau 1997. Parish (2002)
melaporkan terjadinya kebakaran lahan
gambut seluas 0,50 juta ha di Kalimantan
pada musim kemarau 1982 dan 1983.
Kebakaran ini menurut Jaya et al. (2000)
secara langsung mengakibatkan hilangnya
serasah dan lapisan atas gambut.
Kebakaran hutan juga menimbulkan
kerugian seperti gangguan terhadap
keanekaragaman hayati, lingkungan hidup,
kesehatan, serta kelancaran transportasi
(Musa dan Parlan 2002).
Di sisi lain, lahan pertanian juga
sering terdegradasi oleh banjir dan
longsor. Pada tahun 1998?2004 di Indonesia
terjadi banjir 402 kali dan longsor
294 kali, yang mengakibatkan kerugian
materiil Rp 668 miliar (Kartodihardjo 2006).
Banjir dan longsor membawa tanah dari
puncak atau lereng bukit ke tempat di
bawahnya, dan menimbulkan kerusakan
lahan pertanian baik di lokasi longsor
maupun pada lahan pertanian yang
tertimbun longsoran tanah, serta alur di
antara kedua tempat tersebut. Lahan
pertanian yang terkena banjir dan longsor
tersebut jelas terdegradasi multifungsinya.
PERMASALAHAN
MEMPERTAHANKAN
MULTIFUNGSI PERTANIAN
Walaupun disadari pentingnya upaya
mempertahankan multifungsi lahan, dan
berbagai teknologi dan cara mengatasinya
sudah tersedia, implementasinya
tidaklah mudah. Upaya tersebut dihadapkan
kepada beberapa permasalahan yang
harus diatasi dengan baik, bila multifungsi
pertanian akan dipertahankan.
Rendahnya Apresiasi terhadap
Pertanian
Disadari bahwa sektor pertanian sangat
penting karena menyediakan berbagai
produk yang dibutuhkan seluruh penduduk,
dan menghasilkan komoditas
ekspor. Namun, masyarakat memandang
sektor industri, perdagangan, pertambangan,
dan lain-lain memberikan lebih
banyak keuntungan bagi mereka yang
bekerja di dalamnya, dan lebih terjamin
dibanding para petani. Usaha pertanian
dianggap mengandung banyak risiko
kegagalan, dan harga jual produknya
relatif rendah.
Pandangan masyarakat umum tersebut
menjadikan bidang pertanian
sebagai pilihan terakhir dalam melakukan
investasi dan pencarian pekerjaan.
Demikian juga dalam penggunaan lahan
pertanian, masyarakat cenderung untuk
tidak mempertahankannya apabila ada
rencana konversi lahan ke penggunaan
nonpertanian.
Tingginya Nilai Faktor-faktor
Penyebab Erosi dan Longsor
Kondisi sumber daya alam Indonesia
cenderung mempercepat laju erosi dan
longsor, terutama tiga faktor berikut: 1)
curah hujan yang tinggi, 2) lereng yang
curam, dan 3) tanah yang peka erosi. Salah
satu faktor atau gabungan faktor-faktor
tersebut akan menyebabkan tingginya
laju erosi. Dari ketiga faktor alami tersebut,
faktor lereng merupakan penyebab erosi
alami yang paling dominan di samping
curah hujan yang tinggi. Sebagian besar
(77%) lahan di Indonesia berlereng >3%
dengan topografi bervariasi dari datar
agak berombak, bergelombang, berbukit
sampai bergunung. Lahan datar (lereng

<3%) hanya sekitar 42,60 juta ha, kurang
dari seperempat wilayah Indonesia
(Subagyo et al. 2000).
Praktek Pertanian Tanpa
Penerapan Konservasi
Laju erosi akan meningkat apabila faktor
manusia juga turut berperan, yaitu jika
petani melaksanakan pertanian tanpa
penerapan teknik-teknik konservasi
tanah. Hal ini banyak terjadi pada
pertanian lahan kering di lereng-lereng
bukit atau gunung. Pada umumnya para
petani pengguna lahan tersebut tergolong
petani gurem dengan luas garapan kurang
dari 1 ha dan modal kerja kecil. Dengan
kondisi ekonomi seperti itu, dapat dimengerti
mengapa mereka tidak menerapkan
teknik-teknik pengendalian erosi.
Praktek pertanian tanpa penerapan
teknik konservasi dapat dilihat pada sistem
perladangan berpindah (slash and
burn) yang masih banyak dijumpai di luar
Jawa. Bahkan pada sistem pertanian
menetap pun, baik yang ada di Jawa
maupun pulau-pulau lain, penerapan
teknik-teknik konservasi tanah belum
merupakan kebiasaan petani, dan belum
dianggap bagian penting dari budi daya
pertanian.
Masalah Politik dan Sosial-
Ekonomi
Rendahnya penerapan teknik-teknik konservasi
bukan disebabkan oleh kurangnya
teknologi konservasi yang dibutuhkan,
namun lebih disebabkan oleh hambatan
yang lebih besar, yaitu masalah politik,
sosial, dan ekonomi. Hambatan-hambatan
tersebut menyebabkan penerapan teknikteknik
konservasi tanah belum berhasil
baik, dan proses degradasi masih terus
berlangsung.
Politik atau kebijakan pemerintah
dalam menangani konservasi tanah dan
air sangat menentukan keberhasilan
upaya pengendalian degradasi lingkup
nasional. Hal ini disadari oleh banyak
pihak, namun realisasi yang berupa
program dan pendanaan sering tidak
dijadikan prioritas utama. Pemerintah
lebih mengarahkan program dan pendanaannya
kepada kegiatan-kegiatan
yang dapat memberikan hasil segera dan
mudah dilihat masyarakat umum, seperti
pembuatan jalan, jembatan, irigasi, dan
subsidi pupuk. Di sisi lain, program
konservasi tanah tidak cepat dan tidak
mudah terlihat hasilnya, padahal kebutuhan
biaya implementasinya cukup
besar.
Masalah sosial sering menghambat
upaya konservasi lahan pertanian, seperti
kepemilikan dan hak atas lahan, fragmentasi
lahan pertanian, sempitnya lahan
garapan petani, dan tekanan penduduk.
Selain itu, ada permasalahan yang melekat
pada petani sendiri, misalnya keengganan
berpindah dari lahan yang tidak sesuai
untuk pertanian seperti DAS bagian hulu,
atau mengganti komoditas pertanian dari
tanaman semusim menjadi tanaman
tahunan.
Hambatan ekonomis terkait dengan
kondisi petani, yang pada umumnya
tergolong petani kecil atau petani gurem
yang tidak memiliki modal kerja cukup,
sehingga komponen konservasi lahan
terabaikan. Mereka sangat membutuhkan
hasil langsung yang dapat diperoleh segera
untuk memenuhi kebutuhan seharihari
keluarganya. Di sisi lain, penerapan
tindakan konservasi memerlukan biaya
tinggi, sedangkan hasilnya baru dapat
terlihat dalam jangka panjang.
Dalam masalah konversi atau alih
fungsi lahan pertanian ke nonpertanian,
banyak petani menjual lahan pertaniannya
karena membutuhkan dana untuk
keperluan hidup keluarga, walaupun
terpaksa kehilangan atau berkurang mata
pencahariannya. Dalam hal kebakaran
hutan, masalah ekonomi yang menonjol
adalah memilih cara penyiapan lahan
untuk perkebunan yang biayanya murah.
Namun, alasan tidak disiplin dan mau
mudahnya saja lebih dominan dibanding
alasan ekonomi.
STRATEGI MEMPERTAHANKAN
MULTIFUNGSI
PERTANIAN
Mempertahankan pertanian dengan
multifungsinya merupakan hal yang
sangat penting dalam pembangunan
pertanian. Namun, hal ini tidak mudah, dan
memerlukan kemauan politik pemerintah
serta kesungguhan kerja masyarakat
untuk bersama-sama mengupayakannya
dengan menggunakan strategi yang tepat.
Meningkatkan Citra Pertanian
dan Masyarakat Tani
Anggapan bahwa pertanian sebagai suatu
usaha yang kurang menguntungkan,
penuh risiko, dan kurang dihargai masyarakat
perlu diubah menjadi agribisnis,
yang merupakan bagian dari usaha yang
cukup menjanjikan dan menantang,
terutama bagi para investor. Demikian juga
citra pengguna lahan sebagai petani
gurem yang hidup subsisten dengan
pengetahuan yang agak terbelakang,
perlu diubah menjadi pelopor pembangunan
menuju pertanian yang maju dan
tangguh. Diharapkan para petani akan
merasa lebih nyaman dan aman mengusahakan
pertaniannya, tidak perlu beralih ke
usaha lain.
Mengubah Kebijakan Produk
Pertanian Harga Murah
Harga bahan pangan, yang merupakan
produk utama pertanian rakyat, memang
harus terjangkau oleh seluruh penduduk
Indonesia. Hal ini perlu agar tidak ada
yang kesulitan memperoleh makanan, dan
tidak mengganggu kestabilan pemerintahan.
Namun demikian, apabila harga
hasil panen terlalu rendah terutama pada
waktu panen besar, pihak yang dirugikan
adalah para petani. Di luar masa panen,
ketika petani sudah kehabisan simpanan
hasil panennya, biasanya harga bahan
pangan mahal sehingga petani mendapat
kesulitan ekonomi.
Upaya pemerintah sudah ada, antara
lain dengan menetapkan harga dasar
gabah atau harga pembelian gabah petani,
namun belum berhasil baik. Diperlukan
upaya yang lebih efektif, walaupun
mungkin memerlukan biaya yang lebih
besar. Apabila berhasil meningkatkan
harga produk pertanian sesuai pengorbanan
petani maka harkat sosial petani
dan pertanian akan terangkat.
Meningkatkan Apresiasi
terhadap Multifungsi Pertanian
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
adanya berbagai manfaat pertanian yang
lestari sangat perlu dilakukan, mengingat
saat ini manfaat yang dikenal hanyalah
sebatas lahan pertanian sebagai penghasil
bahan pangan dan produk pertanian
lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan
melaksanakan advokasi dan promosi akan
pentingnya pertanian beserta multifungsinya.
Dalam jangka pendek, promosi ini
dapat dilakukan melalui seminar dan
simposium, atau yang jangkauannya lebih

luas yaitu melalui media cetak dan elektronis.
Dalam jangka panjang, sasaran
promosi bukan hanya masyarakat umum,
tetapi harus mencakup juga para pelajar
dan mahasiswa, baik melalui kurikulum
pokok maupun ekstrakurikuler.
Mengendalikan Degradasi
Lahan Pertanian
Pengendalian erosi dan longsor. Teknologi
pengendalian erosi dan longsor
sudah banyak tersedia, baik berupa
metode vegetatif maupun mekanis.
Masalah yang perlu diatasi dalam upaya
pengendalian degradasi lahan pertanian
adalah rendahnya adopsi teknologi tersebut
oleh para petani pengguna lahan.
Perlu perbaikan dalam proses transfer
teknologi dari sumber teknologi kepada
penyuluh dan kepada pengguna teknologi.
Selain itu, perlu peningkatan kemauan dan
kemampuan petani untuk menerapkan
teknologi konservasi yang dibutuhkan.
Pengendalian pencemaran kimiawi.
Dalam rangka mengatasi pencemaran
tanah oleh agrokimia, pemerintah telah
memberlakukan berbagai peraturan, antara
lain: 1) Permentan No. 7/1973 tentang
peredaran, penyimpanan, dan penggunaan
pestisida, 2) Kepmentan No. 280/1973,
tentang pendaftaran, aplikasi dan lisensi
pestisida, 3) Kepmentan No 429/1973,
tentang pembatasan pestisida, 4) Kepmentan
No. 536/1985 tentang pengawasan
pestisida, dan 5) UU No. 12/1992
tentang budi daya tanaman. Namun demikian,
kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa penggunaan bahan-bahan agrokimia
terus meningkat dari tahun ke tahun
(Badan Pengendali Bimas 1990; Soeyitno
dan Ardiwinata 1999). Peraturan-peraturan
yang berlaku tidak mampu mengendalikan
impor dan penggunaan bahanbahan
agrokimia, antara lain karena
penegakan hukumnya belum dilaksanakan
dengan baik, dan perdagangan bahanbahan
agrokimia menyangkut nilai ekonomi
yang besar.
Lahan pertanian juga perlu dilindungi
terhadap pencemaran oleh limbah
industri, seperti industri tekstil, kertas,
baterai, dan cat, dengan cara pengaturan
pembuangan limbah. Teknologi pengelolaan
limbah sudah tersedia, antara lain
berupa pembuatan instalasi pengolahan
limbah untuk berbagai jenis limbah industri.
Lebih jauh dari itu, sudah ditetapkan juga
baku mutu limbah untuk berbagai unsur
pencemar (Ramadhi 2002), dan beberapa
peraturan daerah tentang pengendalian
pencemaran tanah dan air. Namun demikian,
upaya-upaya tersebut belum mampu
mengendalikan proses pencemaran tanah
pertanian.
Pengendalian kebakaran dan kerusakan
wilayah pertambangan. Pengendalian
ini lebih mengarah kepada
aspek sosial, budaya, hukum, dan kebijakan
pemerintah dibanding dengan
aspek teknis. Kebakaran hutan dan lahan
misalnya, perlu dicegah dengan aturan
pelarangan yang ketat dengan sanksi
yang berat. Pembukaan hutan perlu
diarahkan agar menggunakan cara mekanis
atau manual sebagai pengganti cara
pembakaran, yang meskipun murah dan
mudah, namun mengakibatkan degradasi
lahan dan lingkungan. Kerusakan wilayah
pertambangan timah atau batu bara juga
perlu dicegah dengan peraturan, agar
cara-cara penambangannya lebih memperhatikan
pemanfaatan lahan setelah
penambangan selesai.
Pengendalian daerah tangkapan
hujan dan konversi lahan. Upaya perlindungan
lahan pertanian yang mendesak
untuk segera ditangani adalah: 1) pengendalian
degradasi daerah tangkapan hujan
(water catchment area), dan 2) pengendalian
konversi lahan pertanian. Kedua
macam degradasi lahan tersebut masih
terus berlangsung dan menimbulkan
hambatan besar bagi pembangunan sektor
pertanian, berupa penurunan produksi
pertanian nasional, di samping kerugian
besar bagi keluarga tani dan masyarakat
serta pemerintah daerah.
Merealisasikan lahan pertanian
abadi sesuai RPPK. Revitalisasi Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan (RPPK)
yang dicanangkan oleh Presiden RI pada
bulan Juni 2005, merupakan strategi umum
untuk meningkatkan kesejahteraan petani,
nelayan dan petani hutan, serta menjaga
kelestarian sumber daya alam (Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian 2005).
Salah satu hal penting yang dinyatakan
dalam RPPK adalah perlunya penetapan,
penegasan, dan penegakan hukum bagi
tersedianya lahan pertanian abadi seluas
30 juta ha, yang terdiri atas 15 juta ha lahan
beririgasi dan 15 juta ha lahan kering.
Penetapan ini merupakan salah satu
strategi operasional, dengan tujuan utama
untuk mengendalikan konversi lahan
pertanian.
Penetapan lahan sawah irigasi abadi
seluas 15 juta ha harus dilaksanakan
secara bertahap, karena sekarang ini luas
sawah baku di Indonesia hanya sekitar
7,78 juta ha (BPS 2003), dengan kualitas
bervariasi dari sawah irigasi teknis sampai
sawah tadah hujan. Abdurachman et al.
(2005) mengemukakan kriteria biofisik
penetapan lahan sawah abadi atau sawah
utama dengan menggunakan tiga parameter,
yaitu: status irigasi, intensitas pertanaman
(IP), dan tingkat produktivitas.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka luas
sawah yang layak dijadikan lahan sawah
abadi hanya sekitar 3,30 juta ha di Jawa,
Bali, dan Lombok (Abdurachman et al.
2004). Lahan-lahan sawah di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau
lainnya belum selesai dievaluasi seluruhnya.
Namun demikian, jelas masih jauh
untuk mendapatkan luasan 15 juta ha
sawah abadi, karena pencetakan sawah
baru memerlukan biaya tinggi dan waktu
lama.
Pertanian lahan kering yang ada
(existing) di Indonesia cukup luas, yaitu
sekitar 39,60 juta ha (BPS 2004), terdiri atas
tegalan 15,60 juta ha, pekarangan 5,70 juta
ha, dan perkebunan 18,30 juta ha. Di
samping itu, terdapat lahan kayu-kayuan
10,40 juta ha dan lahan terlantar 10,20 juta
ha. Dengan demikian, menemukan pertanian
lahan kering abadi seluas 15 juta ha
cukup mudah dengan memilih dan
memanfaatkan lahan yang ada. Sekarang
ini sedang disusun kriteria lahan abadi
yang dimaksud, dan sedang dipelajari
pula permasalahan lain yang terkait,
seperti tinjauan aspek hukum, sosial dan
ekonomi, di samping permasalahan
biofisik lahan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Adanya keunggulan pertanian berupa
multifungsi yang bermanfaat besar bagi
masyarakat sudah mulai diperhatikan dan
diapresiasi, namun masih terbatas oleh
kalangan tertentu seperti peneliti, ilmuwan,
dan pengamat pertanian. Masyarakat luas,
termasuk para petani, baru mengenal 2?4
fungsi pertanian sehingga penghargaan
terhadap pertanian kurang sesuai dengan
nilai pertanian yang sebenarnya. Oleh
karena itu, masyarakat memandang
konversi lahan pertanian sebagai suatu
hal biasa, dan bukan sebagai proses
hilangnya multifungsi pertanian.
Lahan pertanian di Indonesia secara
umum terus mengalami degradasi, yang
berarti proses penurunan multifungsi

pertanian pun terus terjadi. Upaya pemerintah
dalam pengendalian degradasi lahan
pertanian masih perlu ditingkatkan,
sementara petani tidak memiliki kemampuan
yang memadai untuk mengatasi
faktor-faktor penyebabnya secara efektif
dan cepat.
Strategi utama untuk mempertahankan
multifungsi pertanian di Indonesia
adalah: 1) meningkatkan citra pertanian
dan masyarakat tani, 2) mengubah
kebijakan produk pertanian harga murah,
3) meningkatkan apresiasi terhadap multifungsi
pertanian, 4) meningkatkan upaya
konservasi lahan pertanian, dan 5) operasionalisasi
penetapan lahan pertanian
abadi sesuai RPPK. Penerapan strategi
DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman, A., A. Barus, U. Kurnia, dan
Sudirman. 1985. Peranan pola tanam dalam
usaha pencegahan erosi pada lahan pertanian
tanaman semusim. Pemberitaan Penelitian
Tanah dan Pupuk No. 4: 41?46.
Abdurachman, A., Wahyunto, dan R. Shofiyati.
2004. Gagasan pengendalian konversi lahan
sawah dalam rangka peningkatan ketahanan
pangan nasional. Prosiding Seminar Nasional
Multifungsi Pertanian dan Konversi Sumber
Daya Lahan. Bogor, 18 Desember 2003 dan
7 Januari 2004. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat,
Bogor. hlm. 24?47.
Abdurachman, A., S. Sutono, dan N. Sutrisno.
2005. Teknologi pengendalian erosi lahan
berlereng. hlm. 101?140. Dalam Abdurachman,
T. Mappaena, dan Saleh. (Ed.). Teknologi
Pengelolaan Lahan Kering: Menuju
Pertanian Produktif dan Ramah Lingkungan.
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Tanah dan Agroklimat, Bogor.
Abdurachman, A., Wahyunto, dan R. Shofiyati.
2005. Kriteria biofisik dalam penetapan
lahan sawah abadi di Pulau Jawa. Jurnal
Penelitian dan Pengembangan Pertanian 24
(4): 131?136.
Agus, F. dan E. Husen. 2005. Tinjauan umum
multifungsi pertanian. Prosiding Seminar
Nasional Multifungsi Pertanian dan Ketahanan
Pangan. Bogor, 12 Oktober dan
24 Desember 2004. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat,
Bogor. hlm. 1?16.
Agus, F., H. Pawitan, dan E. Husen. 2004.
Ringkasan Eksekutif. Prosiding Seminar
Multifungsi Pertanian dan Konservasi
Sumber Daya Lahan. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.
Ardiwinata, A.N., S.Y. Jatmiko, dan E.S. Harsanti.
1999. Monitoring residu insektisida di Jawa
Barat. Dalam Risalah Seminar Hasil
Penelitian Emisi GRK dan Peningkatan
Produktivitas Padi di Lahan Sawah Menuju
Sistem Produksi Padi Berwawasan Lingkungan,
24 April 1999. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
Bappenas. 1998. Planning for fire prevention
and drought management project: Internal
Report. Bappenas, Jakarta.
Badan Pengendali Bimas. 1990. Pesticide Use in
Planning and Realization for Food Crops.
Ministry of Agriculture. Laporan Badan
Pengendali Bimas, Jakarta. 13 pp.
BPS (Badan Pusat Statistik). 2003?2004.
Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik,
Jakarta.
Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan
Lahan. 1993. Laporan inventarisasi/identifikasi
lahan marginal/kritis pada kawasan
lahan usaha tani seluruh Indonesia. Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan, Departemen
Pertanian, Jakarta.
Harsanti, E.S., S.Y. Jatmiko, dan A.N. Ardiwinata.
1999. Residu insektisida pada ekosistem
lahan sawah irigasi di Jawa Timur. Dalam
Risalah Seminar Hasil Penelitian Emisi GRK
dan Peningkatan Produktivitas Padi di
Lahan Sawah Menuju Sistem Produksi Padi
Berwawasan Lingkungan, 24 April 1999.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Pangan, Bogor.
Irawan, S. Eriyatno, A. Supriyatna, I.S. Anugrah,
N.A. Kirom, B. Rachman, dan B. Wiryono.
2001. Perumusan Model Kelembagaan
Konversi Lahan Pertanian. Pusat Penelitian
Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
Irawan, B., E. Husen, Maswar, R.L. Watung, dan
F. Agus. 2004. Persepsi dan apresiasi
masyarakat terhadap multifungsi pertanian:
Studi kasus di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Prosiding Seminar Multifungsi Pertanian dan
Konservasi Sumber Daya Lahan. Pusat
Penelitian dan Pengembangan Tanah dan
Agroklimat, Bogor. hlm. 21?43.
Jatmiko, S.Y., E.S. Harsanti, dan A.N. Ardiwinata.
1999. Pencemaran Pestisida pada Agro-
Ekosistem Lahan Sawah Irigasi dan Tadah
Hujan di Jawa Tengah. Risalah Seminar Hasil
Penelitian Emisi GRK dan Peningkatan
Produktivitas Padi di Lahan Sawah menuju
Sistem Produksi Padi Berwawasan Lingkungan,
24 April 1999. Puslitbangtan, Bogor.
Jaya, A., S.E. Page, J.O. Rieley, S. Limin, and
H.D.V. Bohn. 2000. Impact of forest fire
on carbon storage in tropical peat lands. In.
L. Rochefort and J.Y. Daigle (Eds.).
Sustaining Our Peatlands. Proc. of the 11th
International Peat Congress, Quebec City,
Canada. p. 106?113.
Kartodihardjo, H. 2006. Masalah dan Kebijakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Makalah
disampaikan pada Diskusi Terbuka Rehabilitasi
Hutan dan Lahan: Kebijakan,
operasionalisasi dan gagasan baru. Institut
Pertanian Bogor, Bogor.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan (RPPK) Indonesia. Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian,
Jakarta. hlm. 56.
Musa, S. and I. Parlan. 2002. The 1997/1998
forest fire experience in Peninsular Malaysia.
Workshop on Prevention and Control
of Fire in Peatland, 19?21 March 2002.
MARDI. Kuala Lumpur, Malaysia. p. 8.
Parish, F. 2002. Peatlands. Biodiversity and
Climate Changes in SE Asia, an overview.
Paper presented at Workshop on Prevention
and Control of Fire in Peatlands, 19?21
March 2002, MARDI. Kuala Lumpur,
Malaysia. p. 11.
Partosedono, R.S. 1977. Effects of Man’s
Activity on Erosion in Rural Environments
and Feasibility Study for Rehabilitation. In
Publ. No. 113: 53?54. Paris. IAHS-AISH.
Ramadhi, T. 2002. Identifikasi Pencemaran
Lahan Sawah Akibat Limbah Industri Tekstil
(Studi Kasus di Kecamatan Rancaekek,
Bandung). Laporan Praktek Lapang. Program
Studi Analisis Lingkungan, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut
Pertanian Bogor, Bogor.
Soejitno, J. dan A.N. Ardiwinata. 1999. Residu
pestisida pada agroekosistem tanaman
pangan. Dalam Risalah Seminar Hasil
Penelitian Emisi GRK dan Peningkatan
Produktivitas Padi di Lahan Sawah Menuju
Sistem Produksi Padi Berwawasan Lingkungan,
24 April 1999. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
Soemarwoto, O. 1974. The soil erosion problem
in Java. Proc. First International Congress
of Ecology. The Hague. p. 361?364.
Subagyo, H., N. Suharta, dan A.B. Siswanto. 2000.
Tanah-tanah pertanian di Indonesia. Dalam
Abdurachman, Amien, Agus, dan Djaenudin
(Ed.). Sumber Daya Lahan Indonesia dan
Pengelolaannya. Pusat Penelitian dan
tersebut memerlukan kemauan politik dan
fasilitasi pemerintah, dan perlu didukung
oleh para petugas pertanian di lapangan.
Mereka harus bekerja sama dengan
masyarakat tani dalam memahami dan
melaksanakan segala upaya untuk mempertahankan
multifungsi pertanian.

Pengembangan Tanah dan Agroklimat,
Bogor. hlm. 21?66.
Suwardjo, H. 1981. Peranan Sisa-sisa Tanaman
dalam Konservasi Tanah pada Usaha Tani
Tanaman Semusim. Tesis Doktor, Institut
Pertanian Bogor, Bogor.
Winoto, J. 2005. Kebijakan Pengendalian Alih
Fungsi Tanah Pertanian dan Implementasinya.
Seminar Sehari Penanganan
Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan
Pertanian Abadi. Departemen Pekerjaan
Umum 13 Desember 2005. Bogor. hlm. 8.

dari : pustaka-deptan.go.id